Upaya Kampus dan Perpusnas Dorong Kedaulatan Pangan, Pertahanan Nasional, dan Literasi Era Digital
SURABAYA—Pemberdayaan Masyarakat dan Literasi menjadi salah satu fokus pembahasan pada sesi diskusi paralel hari kedua, Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2025 di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pada Kamis, 20 November 2025. Sesi diskusi ini fokus pada topik “Pemberdayaan Masyarakat dan Literasi.”
Nining Widyah Kusnanik selaku Dekan Fakultas Ketahanan Pangan (FKP), Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dalam materinya menjelaskan berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat yang saat ini menjadi fokus kampus, sejalan dengan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045 dan visi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, terutama program prioritas mengenai swasembada pangan.
“Dalam 17 program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045, sektor pangan kembali menempati posisi teratas, termasuk pembangunan lumbung pangan nasional hingga tingkat desa,” jelasnya.
Di lapangan, sejumlah tantangan kerap ditemui, seperti berkurangnya lahan pertanian desa, rendahnya produktivitas akibat praktik pertanian tradisional, perubahan iklim, pola konsumsi yang tidak seimbang, serta minimnya diversifikasi pangan.
Karena itu, Unesa mengembangkan berbagai program pemberdayaan masyarakat melalui edukasi gizi, penyuluhan pangan lokal, serta kampanye “Jaran Kepang” (Jadikan Pekaranganmu Ketahanan Pangan), yang mendorong warga memanfaatkan pekarangan untuk tanaman pangan, ternak kecil, atau budidaya ikan skala rumah tangga.
“Salah satu fokus besar fakultas adalah pengurangan food waste, yang kini masih banyak terjadi di masyarakat. Fakultas menekankan pentingnya menghargai pangan hingga ke butir nasi, mengingat perjuangan petani dan mahalnya biaya produksi,” imbuhnya.
Selanjutnya, Nugraha Gumilar, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Perencanaan Universitas Pertahanan (Unhan). Menurutnya, ancaman nirmiliter kini terbukti semakin nyata. Ancaman nirmiliter dinilai lebih dominan dibanding invasi militer terbuka.
Saat ini, Unhan terus mengembangkan konsep pertahanan komprehensif, termasuk memahami cara menghancurkan negara dari dalam melalui ancaman astagrata: ideologi, politik, budaya, agama, ekonomi, demografi, geografi, dan sumber daya, serta ancaman militer langsung.
Sekarang, fenomena media sosial menjadi perhatian utama, karena serangan terhadap karakter, mental, dan mindset dapat melumpuhkan bangsa dari dalam. Pemerintah mengkhawatirkan kondisi ini karena dapat memengaruhi kualitas generasi emas 2045 jika karakter, budaya, dan etika generasi muda rusak sejak dini.
“Dalam situasi seperti ini, peran Babinsa, keluarga, serta masyarakat menjadi penting dalam memberikan edukasi dan pencegahan,” jelasnya.
Unhan juga terlibat dalam edukasi ketahanan pangan mengingat prediksi bahwa negara-negara dunia akan memprioritaskan kebutuhan domestiknya sebelum mengekspor pangan. Pemerintah saat ini tengah menggenjot program ketahanan pangan untuk memastikan ketersediaan bagi 270 juta penduduk Indonesia.
“Melalui edukasi yang tepat, masyarakat diharapkan mampu mengantisipasi ancaman ideologi, politik, ekonomi, budaya, serta ancaman digital yang dapat melemahkan negara dari dalam,” harapnya.
Terakhir, dalam sesi penutup, Adin Bondar Pasaribu selaku Deputi II Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional RI menerangkan bahwa perkembangan media sosial dan artificial intelligence (AI) saat ini telah memicu polarisasi informasi yang sangat masif di masyarakat.
Kondisi tersebut berdampak rumit, tidak hanya pada kerusakan mental dan cara berpikir, tetapi juga memicu brain rot atau kemunduran kognitif pada anak-anak. “Situasi ini dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan memperlambat transformasi pembangunan sosial dan budaya,” ungkapnya.
Ia menyoroti bahwa salah satu alasan lambatnya pembangunan di Indonesia adalah masyarakat yang dinilai “tidak literat”. Padahal perubahan pasar kerja global menunjukkan bahwa tenaga kerja kini diharapkan memiliki interpersonal skill, kemampuan analisis, serta kecakapan menyelesaikan persoalan sosial dan kehidupan sehari-hari.
Seiring hadirnya otomatisasi dan teknologi artifisial, sebanyak 30 juta pekerjaan diproyeksikan tergantikan. Karena itu, kecakapan literasi menjadi ukuran penting. Literasi, menurut UNESCO dan UU No. 3 Tahun 2007 tentang Perbukuan, bukan lagi sekadar membaca, menulis, dan berbahasa, melainkan kemampuan memaknai informasi—teks maupun nonteks—secara kritis untuk mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidup.
Dalam konteks ekonomi, ia menjelaskan pergeseran menuju knowledge-driven economy, yaitu ekonomi berbasis pengetahuan yang mendorong kreativitas dan inovasi. Data UNDP dalam Literacy for Life menunjukkan bahwa kesenjangan literasi sangat berkorelasi dengan kesenjangan distribusi pendapatan, terutama di negara-negara Eropa Barat. Semakin tinggi kecakapan literasi, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan.
Menutup paparannya, narasumber menegaskan bahwa membangun generasi masa depan harus dimulai sejak dini, bahkan sejak 1.000 hari pertama kehidupan. Stimulasi melalui kebiasaan membaca, pengenalan buku, dan aktivitas literasi diyakini akan memperkuat kemampuan kognitif anak di masa depan. []
***
Tim Humas KPPTI 2025